JAKARTA – Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) menyoroti bahwa program pendidikan pemilih bagi generasi muda di Indonesia belum merata, terutama di kawasan terpencil yang minim akses informasi. Catatan ini disampaikan sebagai dorongan agar upaya penyadaran politik tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah dengan infrastruktur terbatas.
Sekretaris Pendidikan Pemilih dan Pengawas Partisipatif Pengurus Pusat PDB, Muhammad Izzatullah, menyebut bahwa kesenjangan literasi politik antara wilayah maju dan daerah 3T masih lebar dan berdampak pada kualitas partisipasi pemilih muda.
PDB juga menemukan bahwa banyak pemilih pemula di wilayah terpencil belum memahami hak-hak dasar mereka dalam penyelenggaraan pemilu.
“Mereka hanya mendapatkan informasi seadanya, dan sering kali bersifat sepihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan pemilih tidak boleh lagi menjadi kegiatan yang bersifat eksklusif atau hanya dilakukan di daerah dengan akses memadai. Menurutnya, penguatan demokrasi akan terwujud bila seluruh pemilih muda memiliki bekal pemahaman politik yang memadai.
Program edukasi pemilih, kata dia, perlu diperluas hingga wilayah terpencil, bukan berhenti di pusat kota atau kabupaten.
“Kita perlu memastikan materi-materi ini sampai ke pulau-pulau kecil, daerah pegunungan, dan wilayah yang selama ini jarang tersentuh oleh kegiatan pendidikan politik,” jelasnya.
Izzatullah juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih kreatif dalam penyampaian materi. Model penyuluhan formal seperti seminar dinilai kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah terpencil, sehingga diperlukan penyesuaian.
“Pendekatannya bisa melalui tokoh adat, komunitas pemuda desa, atau metode berbasis aktivitas yang lebih mudah diterima. Model seperti ini terbukti lebih efektif karena dekat dengan keseharian mereka,” katanya.
Di samping inovasi metode, PDB menilai bahwa kerja sama lintas lembaga juga memegang peran penting. Penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil didorong untuk membangun program berkesinambungan, tidak hanya menjelang pemilu.
Digitalisasi materi pendidikan pemilih dianggap turut berperan, namun Izzatullah mengingatkan bahwa metode daring tidak dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan interaksi langsung.
“Internet memang membantu, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada wilayah yang bahkan kesulitan mendapatkan sinyal. Karena itu, strategi luring tetap harus dipertahankan secara serius,” pungkasnya.
(KM)
