Jakarta-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).

Tujuan dari penandatanganan ini berkaitan untuk memperkuat sinergi dalam pendidikan pemilih, pemantauan, hingga pengawalan kebijakan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu.

“Pada sore hari ini KPU baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan teman-teman dari PDB JPPR, SPD, dan dari APD yang semuanya selama ini menajalankan kerja dan fungsi kepemilihan” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

“Momen ini merupakan perwujudan dari partisipasi publik dalam rangka menjalankan fungsi Pendidikan pemilih, pengawasan dan kritik kepada penyelenggara pemilu serta perhatian bersama terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah”. Imbuhnya

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Rikza Hasbala selaku ketua umum Perisai Demokrasi Bangsa terkait pentingnya partisipasi public dan kolaborasi antar institusi negara dan Lembaga Masyarakat untuk memperkuat kerja-kerja pemilihan umum.

“Sebagai Lembaga yang basisnya adalah pengawasan partisipatif kami berupaya berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu untuk memperkokoh fundamental fungsi kami sehingga langkah kami kedepan akan lebih komprehensif dan absolut”. kata Ketua PDB Rikza Hasbala di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

“Melalui penandatanganan MOU ini sebagai motivasi kami untuk bergerak lebih optimal dari segi Pendidikan, pengawasan dan mitra penyelenggara serta wadah bagi public untuk menjalankan fungsi-fungsi partisipatif”. imbuhnya

Sebagai organisasi pengawasan yang bermarkas besar di Semarang, Perisai Demokrasi Bangsa memiliki misi untuk bisa berpartisipasi lebih besar dalam kepemiluan.