Masyarakat merupakan yang paling utama dalam tatanan di setiap kolektifitas komunitasnya akan senantiasa kental dalam keinginan dan kehendaknya dalam sebuah kekuasaan masing-masing masyarakat (power). Dalam hal tersebut merupakan kodrat yang dimiliki sebagai sebuah kelebihan dari aspek kemanusiaan sehingga akan selalu terdapat beberapa faktor diantaranya terhadap keterkaitannya dengan budaya dan politik. Dengan perkataan bahwa setiap aktifitas mempunyai peran tersendiri dalam setiap proses politik tersebut, akan senantiasa terjadi dalam lingkungan budaya yang mereka tempati, dalam pengertian lain digambarkan bahwa dalam jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi proses hubungan timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengan sistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain.
Selanjutnya dalam konteks pengkajian ini, apa yang kita maksudkan dengan budaya politik. Budaya politik merupakan orientasi dari tingkah laku masyarakat dalam mengapresiasi kekuasaan bagi mereka baik secara pribadi maupun kelompok. Atau menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasikan dirinya terhadap symbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Dan dengan orientasi itu pula anggota masyarakat menilai dan mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik.
Indonesia secara garis besar mayoritas beragama islam yakni meganut sesuai dasar keagamaannya serta menganut sintem demokrasi. Dan tidak semata-mata demokrasi Indonesia menganut demokrasi barat, akan tetapi demokrasi yang sesuai dengan ajaran islam, disisi lain juga adanya komunitas santri dan komunitas abangan yang menjadikan Perbedaan, diantara keduanya dapat dijelaskan dangan melihat dalam proses sosialisasi politik di kalangan orang-orang desa. Dari penjelasan tersebut seseorang dapat melihat dari kecenderungan yang berbeda. Kaum santri cenderung menggunakan lembaga lembaga Islam, sementara kaum abangan lebih suka menggunakan sarana-sarana sekuler.[1] Namun demikian, yang menonjol dalam proses sosialisasi politik itu adalah orang tua, terutama bapak. Kebanyakan dari responden menyatakan bahwa orang tua merupakan lembaga yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku mereka.
Perilaku politik menurut Sudijono Sastroatmodjo ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat.[2] Faktor pembentuk identitas bersama itu menurut Ramlan Surbakti mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas.[3] Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat
Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku politik memiliki arti yang sangat luas. Keluasan arti perilaku politik bukan saja karena perilaku politik merupakan perilaku setiap warga negara di hadapan negara, melainkan karena perilaku politik menyangkut bidang-bidang kehidupan lain yang demikian kompleks (sosial, ekonomi, budaya, dan politik itu sendiri).
Studi yang lebih khusus tentang perilaku pemilih dilakukan oleh M. Ridha Taqwa dengan judul Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992. Dikatakan lebih khusus karena Ridha menjadikan umat Islam sebagai subyek pokoknya. Ridha melihat umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki sistem bertindak dan sistem hubungan sosial yang tersusun dalam istitusi syari‟ah yang bersumberkan pada al-Qur‟an dan al-Sunnah. Karena itu umat Islam dalam menentukan sikap dan tindakannya selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Sementara itu Lekkong, yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Enrekang, sebagai diketahui juga dikenal sebagai perkampungan Islam. Sebutan ini muncul tidak saja karena masyarakatnya dikenal fanatik, melainkan juga salah satunya karena Lekkong merupakan basis PPP.[4]
Permasalahan yang dikemukakan Ridho dalam studinya yaitu mengapa terjadi perubahan perilaku memilih umat islam pada tahun 1987 dan 1992 dimana partai Golkar meraih kemenangan, sementra partai PPP semakin turun atas pendukungnya, apakah perubahan perilaku memilih dikarnakan fanatisme keagamaan yang mulai surut, atau umat islam makin mampu melihat realita sosial dengan menghubungkannya dengan nilai-nilai islam yang diyakini ?
Penelitian yang dilakukan Ridha menunjukkan telah terjadinya polarisasi dan perubahan perilaku memilih secara drastis dalam lima kali pemilu. Pada mulanya umat Islam merupakan pendukung utama partai Islam, tetapi kemudian secara bertahap afiliasi mereka beralih kepada partai lain yang tidak berlabel Islam. Golkar sebagai partai pemerintah semakin banyak mendapat dukungan umat Islam. Perubahan itu menurutnya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Secara internal kondisi sosial ekonomi umat memang memberi peluang intervensi atau keterlibatan fihak luar. Pada saat yang sama partai Islam tidak mampu memberi jalan keluar bagi permasalahan umat. Secara eksternal, Golkar misalnya, mulai menggunakan lembaga-lembaga keislaman dalam kampanyenya. Maka tidak salah ketika umat Islam berpaling kepada Gokar. Studi Ridha secara umum menyimpulkan bahwa perilaku politik, khususnya perilaku memilih, merupakan fungsi dari sikap dan atau situasi sosial, ekonomi, politik, dan kepentingan umat Islam32. Studi yang klebih khusus dilakukan pula oleh Haidar Nashir dengan judul Perilaku Politik Elit Muhammadiyah. [5]Permasalahan yang dikemukakan dalam studi Haidar adalah mengenai seberapa jauh kehadiran elit birokrasi dan elit politik mempengaruhi kekuasaan elit dalam kepemimpinan Muhammadiyah yang kemudian mempengaruhi polariasasi sikap politik dalam Muhammadiyah? Dan pola perilaku politik elit Muhammadiyah yang seperti apakah yang dominan dalam kenyataan sosiologis di lingkungan Muhammadiyah dan faktor-faktor apa pula yang mempengaruhinya?
Kesimpulan yang diperoleh dari studi yang dilakukan Haidar menunjukkan bahwa elit Muhammadiyah di Pekajangan yang menduduki posisi formal dalam organisasi pada umumnya menunjukkan pola perilaku yang moderat dengan kecenderungan akomodasionis. Di luar pola akomodatif dijumpai pula sebagian kecil kecenderungan perilaku politik yang pragmatis dan idealis dengan tetap berada dalam semangat moderat. Tidak nampak di kalangan elit Muhammadiyah ini kecenderungan perilaku politik yang radikal dengan pola konfrontasi dan revolusioner.
………………………
[1] Afan Gaffar, Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegomonic Party System, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
[2] Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hal, 228.
[3] Sudrajat, Ajat “Agama Dan Perilaku politik” Ilmu Sejarah FISE UNY Jurnal vol I/ hal /06
[4] M. Ridha Taqwa, “Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992”, dalam Prisma, 3, 1996, hal. 36.
[5] Haidar Nashir, Perilaku Politik.
Penulis:
Akhmat Fiqi Al-abrori
